PKM Lakukan Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM

oleh -
Tombol Sirine: Direktur PKM bersama aparat negara saat membunyikan sirine tanda pencangangan resmi dimulai, Direktorat, Selasa, (17/03).

MAKASSAR, INTELLIGENT – Poltekkes Kemenkes Makassar (PKM) melakukan pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kemudian selanjutnya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang mana pada pelaksanaannya di rangkaikan dengan upacara, Selasa, (17/09).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Menurut Ketua Tim Pencanangan WBK dan WBBM PKM, Anshar yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur II PKM menuturkan bahwa PKM ingin memulai suatu kegiatan yang sangat mulia yaitu pembangunan Zona Integritas (ZI). Di PKM sendiri hanya dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT), tidak ada pungutan-pungutan lain dan jikalau dirasa ada yang bersangkutan harus melaporkan terlebih dahulu. Setelah melakukan pencangan ini Ia mengatakan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

Setelah Zona Integritas akan diadakan sosialisasi, Pokja, dan adanya pendampingan maka diharapkan akan terbentuk kultur budaya anti korupsi. Penilaiannya pun akan melibatkan orang-orang yang merasakan pelayanan PKM sendiri. Jika dirasa sudah memenuhi penilaian maka PKM akan menyandang predikat tersebut.

“Poltekkes Makassar merasa bahwa dia perlu membangun kegiatan ini, habis ini kita akan melaporkan kepada Inspektoral Jendral (ITJEN) dibawah Kementerian Kesehatan untuk supaya kami mulai pendampingan, apakah benar wilayah bebas korupsi tu sudah terbangun di sini, jadi ini baru langkah awal, sehingga jika sudah berjalan dengan baik, ITJEN akan memberikan penilaian untuk mendapatkan predikat WBK”, ujarnya usai upacara.

Ia juga mengaharap semua warga PKM dapat turut andil dalam hal ini. Setelah terbentuknya Pokja PKM akan memfasilitasi keluhan dengan call centre dimana semua warga PKM dapat melaporkan langsung keluhannya atau mengetahui adanya tindak korupsi di lingkup PKM. Jika predikat WBK telah didapatkan maka PKM dapat melanjutkan ke penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dimana penilaiannya dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Setelah terbentuknya Pokja maka ada namanya call centre pusat pengaduan, dan kita akan buatkan banyak poster yang akan ditempelkan di beberapa titik di poltekkes untuk tau ada kegiatan itu, lalu jika ada penyalahgunaan kewenangan jabatan bisa dilaporkan di call centre itu, sehingga semua orang merasa mendapatkan tindakan setelah adanya pengaduan,” tambahnya.