Dosen atau Mahasiswa, Mana yang Perlu Dievaluasi?

Ilustrasi proses pembelajaran mahasiswa poltekkes kemenkes makassar

Marilah s’luruh civitas academika
Emban tridarma perguruan tinggi
Politeknik Kesehatan Makassar
Unggulan di Indonesia
Unggulan di Indonesia

(MARS POLTEKKES)

Kilas balik pertama kali saya duduk di bangku perkuliahan mendengar lagu mars yang di kumandangkan dalam pengenalan lingkungan kampus membuat saya kagum dengan kultur kampus ini, saya menemukan tempat yang penuh dengan pengetahuan dan pembelajaran. Setiap hari di sini, suasana kampus membawa saya lebih dekat dengan tridarma perguruan tinggi: pendidikan dan pengabdian masyarakat. Ruang kuliah menjadi panggung bagi penimbunan ilmu, sementara laboratorium menyediakan peluang untuk menggali lebih dalam melalui praktikum kuliah. Selain itu, semangat pengabdian masyarakat tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan program kerja organisasi yang kampus ini aktif lakukan. Mungkinkah disini adalah tempat di mana tridarma perguruan tinggi bukan hanya slogan, tetapi menjadi pondasi bagi pertumbuhan intelektual dan pengembangan diri mahasiswa.

Dalam beberapa belakangan terakhir, sebagai mahasiswa, saya menyaksikan suatu realitas yang mengecewakan di kampus ini. Tridarma perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi panduan utama, terasa hanya sebagai slogan kosong. Kehadiran dosen dalam matakuliah tatap muka menjadi jarang, meninggalkan ruang kuliah seakan tanpa arah. Kampus yang seharusnya menjadi pondasi bagi pertumbuhan intelektual, terasa semakin jauh dari ekspektasi. Kekecewaan besar yang saya rasakan, orang tua yang membiayai kuliah dimana berharap saya mendapatkan waktu pendidikan dan fasilitas yang memadai sebagai mana mahasiswa.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen diharapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan bertanggung jawab. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Dosen yang jarang masuk dan tiba-tiba memberikan ujian mungkin melanggar prinsip-prinsip kualitas pendidikan yang diatur dalam UU tersebut.

Ketika mahasiswa tidak hadir dalam kuliah dan dosen menggunakan kehadiran sebagai bahan penilaian, sementara jika dosen tidak hadir, mahasiswa hanya perlu mengisi absen, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan dalam evaluasi akademis. Pada dasarnya, evaluasi seharusnya mencerminkan pencapaian akademis dan partisipasi aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sekadar kehadiran fisik.

Pemberian penilaian atas kehadiran mahasiswa dalam situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tindakan ini dapat saya anggap sebagai tidak adil dan tidak mencerminkan semangat kolaboratif dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dalam konteks ini, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi dapat diperdebatkan? Namun, dapat dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang seharusnya ditanamkan dalam pendidikan tinggi. Terlebih lagi, ketika mahasiswa telah menerima pembekalan matakuliah pendidikan budaya anti korupsi, kontradiksi dalam perilaku dosen dapat menggerus integritas pendidikan tersebut.

Selain itu, pelanggaran terhadap UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menjadi hal yang perlu dicermati. UU tersebut menetapkan standar dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kewajiban dosen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dosen yang jarang masuk dan tiba-tiba memberikan ujian tanpa memberikan pembelajaran yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut, Dosen seharusnya memberikan kontribusi yang positif dalam proses pembelajaran, dan jika hal ini tidak terjadi, mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Yang menjadi pertanyaan, Dimanakah mahasiswa dapat menyuarakan Hak mereka?

Poltekkes Kemenkes Makassar (Polkesmas) setiap akhir semester mewajibkan mahasiswa untuk mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) di dalam sistem siakad, hal ini untuk menilai kinerja dosen dalam proses pembelajaran dari perspektif mahasiswa. Mahasiswa di harapkan berpartisipasi aktif dalam penilaian sebagai upaya peningkatan kualitas layanan institusi. Namun dalam praktiknya EDOM tidak pernah di publikasikan kepada mahasiswa, ini menimbulkan pertanyaan bagi kami mahasiswa, seperti “Apa yang terjadi jika hasil evaluasi dosen dinilai buruk?”

Evaluasi kinerja dosen seharusnya dilakukan secara transparan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada dosen untuk pengembangan profesional. Dengan demikian, Pemangku kebijakan perlu memastikan transparansi dalam evaluasi kinerja dosen untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik.

Dalam opini ini penulis berharap agar pemangku kebijakan dapat mengeluarkan keputusan yang cermat dan berkeadilan diharapkan dapat menjadi landasan untuk kemajuan bersama.

Penulis : Abd.Faturrahman.R – Jurusan Teknologi Laboratorium Medis

Pos terkait