Krisis Ekonomi, Mendikbud Terbitkan Aturan Keringanan UKT Mahasiswa

oleh -
Nadiem Makarim dalam Taklimat Media, Jumat (19/06)

MAKASSAR, INTELLIGENT – Penyebaran COVID-19 yang tak kunjung usai ikut berimbas pada kondisi ekonomi mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerbitkan kebijakan untuk meringankan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan.

“Jadi ini untuk menjawab krisis ekonomi yang dihadapi mahasiswa dan keluarganya. Jadi menurut kami fair dan adil bahwa mahasiswa tidak secara disproportionate mendapatkan beban, karena pendidikan itu nomor satu,” ujar Nadiem lewat Taklimat Media, Jumat (19/06).

Mendikbud, Nadiem Makarim mengumumkan dua jenis program yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan beban mahasiswa dalam membayar UKT. Program tersebut ialah penyesuaian UKT dan pemberian dana bantuan UKT mahasiswa.

Ketentuan Penyesuaian UKT

Ketentuan Penyesuaian UKT dimuat dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdampak secara finansial akibat pandemi COVID-19. Berikut beberapa arahan kebijakan dalam program ini.

  • UKT dapat Disesuaikan

Mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial selama pandemi COVID-19 dapat memperoleh kebijakan penyesuaian UKT agar tidak mengalami hambatan dalam melanjutkan proses perkuliahan.

  • Mahasiswa Cuti Tidak Bayar UKT

Bagi mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil Satuan Kredit Semester (SKS), diberikan kebijakan berupa peniadaan kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebab mahasiswa tersebut tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus.

  • Kebijakan Pemimpin PTN

Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memberikan keringanan UKT maupun memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa, sehingga diperoleh fleksibilitas dalam pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa.

  • Maksimal Membayar 50% UKT

Mahasiswa semester 9 bagi program Sarjana dan Sarjana Terapan serta mahasiswa semester 7 bagi program Diploma Tiga sebagai mahasiswa di masa akhir kuliah memperoleh kebijakan pemotongan pembayaran UKT sebesar 50%.

Menyusul program penyesuaian UKT, Mendikbud memaparkan lima jenis keringanan UKT yang dapat diberikan PTN bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19, berupa cicilan, penundaan, maupun penurunan UKT serta pemberian beasiswa dan bantuan infrasturktur.

1. Cicilan UKT

Mahasiswa yang terkena imbas pandemi COVID-19 dapat mengajukan keringanan berupa cicilan UKT bebas bunga (0%) dengan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

2. Penundaan UKT

Penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Kemendikbud bagi mahasiswa PTN, sehingga tanggal pembayaran UKT dapat disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

3. Penurunan UKT

Kebijakan ini tetap mewajibkan mahasiswa untuk membayar UKT, tetapi mahasiswa PTN di seluruh Indonesia dapat mengajukan penurunan besar biaya UKT yang disesuaikan dengan kemampuan kondisi perekonomian mahasiswa.

4. Beasiswa

Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk memperoleh beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau beasiswa lain yang disediakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kriteria penerimaan yang sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku.

5. Bantuan Infrastruktur

Semua mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa dengan ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN.

Dana Bantuan UKT Mahasiswa

Selain penyesuaian UKT bagi mahasiswa PTN, Kemendikbud juga memberikan dana bantuan UKT bagi mahasiswa PTN maupun PTS, tetapi Mendikbud lebih mengutamakan dana bantuan tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Anggaran sejumlah Rp 1 Triliun diberikan bagi mahasiswa yang sedang menjalani kuliah di semester 3, 5, dan 7 di tahun 2020 serta bukan pemegang KIP Kuliah maupun beasiswa lain dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Program penyesuaian UKT dan dana bantuan UKT merupakan kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sebagai bentuk regulasi tertinggi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

“Jadinya ini adalah suatu peta regulasi yang mengikat dan final. Jadi, kepastian semua hal ini harus dilakukan itu di dalam bentuk regulasi yang tertinggi yang bisa dikeluarkan kementerian,” terangnya.

*Reporter: Kru-M23