KATA Sulsel : Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum PT Citra Lampia Mandiri

oleh -
Konferensi Pers Koalisi Advokasi Tambang (KATA) Sulawesi Selatan sorot PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) yang dilaksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Rabu (29/06).

MAKASSAR, INTELLIGENT – Koalisi Advokasi Tambang Sulawesi Selatan (KATA Sulsel) menggelar Konferensi Pers terkait dugaan praktik melawan hukum oleh PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM), yakni perusahaan tambang di Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Rabu (29/06). 

Dalam siaran pers KATA, PT. CLM diduga melakukan tindakan melawan hukum antara lain diduga tidak memiliki izin limbah B3 dan saat melakukan produksi diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta dalam membangun pelabuhan di Perairan Lampia Malili tidak melakukan konsultasi secara transparan dengan masyarakat, padahal dampak dari beroperasinya pelabuhan ini mengakibatkan pencemaran pesisir serta menghambat sumber mata pencarian masyarakat di kawasan ini.

Muhammad Taufik Parende selaku Koordinator Koalisi Advokasi Tambang (KATA) Sulawesi Selatan menuturkan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Hutan Sulawesi Selatan lebih banyak didominasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan, ketimbang masyarakat lokal.

“Catatan KATA Sulawesi Selatan (2022), sekitar 128.824,82 hektar kawasan hutan Sulsel telah dibebani konsesi izin industri pertambangan dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi sebanyak 114 izin,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa sejak 2021, KATA Sulawesi Selatan telah melakukan review perizinan atas beberapa perusahaan, salah satunya PT. CLM.

“PT. Citra Lampia Mandiri diduga kuat memiliki banyak pelanggaran sejak pengurusan awal perizinan hingga mulai melakukan operasi produksi,” ungkapnya.

Adapun temuan dugaan pelanggaran tersebut antara lain: 

Pertama, PT Citra Lampia Mandiri tidak memiliki Izin Limbah B3 dan mengabaikan rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurus Izin Pembuangan Limbah B3. 

Ia mengatakan hingga saat ini PT. CLM belum menindaklanjuti rekomendasi dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

“Ini menandakan bahwa PT. CLM bebal terhadap aturan yang berlaku, serta lemahnya penindakan dari penegak hukum dan pengawasan pemerintah,” tukasnya.

Kedua, Aktivitas Pertambangan PT Citra Lampia Mandiri menjadi salah satu sumber pencemaran sungai dan pesisir-laut Malili, di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

“Hal ini diperkuat dengan hasil investigasi Tim KATA Sulawesi Selatan yang menyebutkan sepanjang 2020 sampai 2021 PT. CLM sudah empat kali mencemari Sungai Malili, yang paling parah bulan November 2021,” ungkapnya.

Ketiga, Selama melakukan aktivitas eksplorasi, PT. CLM tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Ia pun mengatakan hal ini diperkuat dengan dokumen AMDAL sebelum Addendum. Dalam dokumen tersebut juga tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa PT. CLM telah memiliki IPPKH. Selain itu, PT. CLM menggunakan IPPKH kadaluarsa dalam melakukan aktivitas operasi produksi. Dalam dokumen IPPKH 2012, jika pelaku usaha tidak melakukan aktivitas nyata di lapangan selama dua tahun sejak diterbitkan izin, maka IPPKH tersebut batal dengan sendirinya.

“KATA Sulawesi Selatan menemukan bahwa PT. CLM baru melakukan aktivitas operasi produksi bulan Januari 2018, sebagaimana tertuang dalam laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. CLM 2019,” pungkasnya.

Keempat, Dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pertambangan Nikel dan Pengikutnya dan Pembangunan Pelabuhan di Perairan Lampia yang dilakukan oleh pemrakarsa tidak terbuka dan partisipatif. 

“PT. CLM diduga tidak melakukan konsultasi publik secara terbuka dan partisipatif terkait penyusunan dokumen AMDAL sebelum dan sesudah adendum sehingga nelayan, petani merica, petani tambak dan perempuan yang bermukim di Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Luwu Timur mendapatkan dampak buruk dari aktivitas pertambangan tersebut,” tutupnya.

Maka dari itu Koalisi Advokasi Tambang Sulawesi Selatan mendesak pihak terkait untuk ;

1. Kementrian ESDM cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba segera menindak tegas PT. CLM yang mengabaikan rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurus Izin Pembuangan Limbah B3;

2. Gakkum KLHK segera melakukan penegakan hukum  dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran hukum  yang dilakukan oleh PT. CLM.

3. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu segera menghentikan sementara aktivitas atau mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi PT. CLM.

4. PT. CLM segera memulihkan Sungai Malili dan pesisir laut Lampia di Kecamatan Malili, Luwu Timur.

*Reporter: Kru 03