Gerak IWD Sulsel Dorong Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan

oleh -
Aksi pembentangan spanduk oleh Gerak IWD, Senin (08/03)

MAKASSAR, INTELLIGENT – Gerak International Women’s Day Sulawesi Selatan (Gerak IWD Sulsel) dorong pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam aksi demonstrasi memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Center Point of Indonesia (CPI), Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (08/03).

Ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar, dan berbagai Non Goverment Organization (NGO) membentangkan spanduk bertuliskan “Perempuan Menantang Dominasi Kuasa Untuk Keadilan, Kesetaraan dan Kesejahteraan” sambil membagikan selebaran kepada pengguna jalan.

Humas Gerak IWD Sulsel, Aniek, mengatakan bahwa sampai hari ini, kondisi perempuan masih mengalami eksploitasi, diskriminasi, tindak kekerasan, serta berbagai bentuk perampasan hak dan ruang lintas sektor seperti nelayan perempuan yang tidak diakui identitasnya.

“Persoalan nelayan, perempuan nelayan dapat diakui identitas mereka sebagai nelayan yang menjadi korban dari proyek reklamasi Makassar New Port (MNP), yang juga menuntut untuk penghentian perpanjangan izin HGU PTPN XIV di Takalar juga bagaimana kemudian teman-teman yang minoritas seperti teman-teman papua, LGBTQ, dan lainnya mendapatkan perlindungan dari negara. Termasuk juga untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja,” pungkasnya.

Masih menurut Aniek, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) juga menjadi ancaman terhadap perempuan karena RUU ini melanggar konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau biasa disebut CEDAW.

“Bahwa sebenarnya RUU ini sangat tidak penting untuk hadir di negara kita, kenapa? Karena itu bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti CEDAW, lagi-lagi pemerintah Indonesia kemudian menghadirkan RUU Ketahanan Keluarga, dimana RUU ini akan melanggengkan peran dari domestifikasi terhadap perempuan atau istri. Sehingga, kami mengatakan dalam Gerak IWD Sulsel ini menolak dengan keras adanya RUU ini,” ungkapnya.

Peringatan Hari Perempuan Sedunia ini menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan perempuan kepada Pemerintah dan publik secara luas dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak memperjuangkan kedaulatan perempuan.

Hal ini pun diungkapkan oleh Jendral lapangan Gerak IWD Sulsel, Icha, bahwa pada momentum peringatan Hari Perempuan Sedunia kali ini mendesak Pemerintah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) demi menciptakan ruang aman gender dan perempuan.

“Momentum IWD kali ini menjadi salah satu upaya untuk menyuarakan pengesahan RUU PKS dan langkah yang akan kami lakukan agar RUU PKS segera disahkan, adalah terus memperkuat gerakan aliansi dan melakukan propaganda terkait wacana RUU PKS, agar masyarakat secara luas juga memahami bahwa RUU PKS sangatlah urgen dan dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual, memperluas gerakan dan kesadaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Icha menuturkan bahwa pengentasan kasus kekerasan seksual harus terus disuarakan, agar ruang aman bagi perempuan dapat diwujudkan, hal ini bisa dimulai dari lingkup perguruan tinggi.

“Yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah propaganda kasus kekerasan seksual di kampus, kemudian berupaya mendesak birokrasi kampus ataupun instansi pendidikan untuk membuat SOP pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual,” tutupnya.

Dengan aksi parade menjadi metode, membawa ikon bertuliskan “Gender Equality” dimana peserta aksi mengenakan kostum seperti nelayan, petani, pakaian adat Sulsel dan Papua, perempuan hamil, dan seragam sekolah sembari mengangkat poster tuntutan aksi.

* Reporter: Kru 02