Tolak Omnibus Law dan Tuntut Pendidikan Gratis, AMM dan APM Long March

oleh -
Long march Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Makassar di Jalan A. P. Pettarani, Kamis (20/08)

MAKASSAR, INTELLIGENT Aliansi Mahasiswa Makassar (AMM) dan Aliansi Pelajar Makassar (APM) kembali menggelar aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan Wujudkan Pendidikan Gratis. Aksi tersebut dilakukan dengan long march dari Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan A.P. Pettarani Makassar, Kamis (20/08).

Long March ini diiringi dengan berbagai varian aksi seperti tabuhan drum, menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa serta aksi teatrikal mengenai dampak buruk Omnibus Law.

Humas Aliansi, Anwar menuturkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini akan merampas hak-hak buruh dengan mengubah berbagai ketentuan terkait ketenagakerjaan yang selama ini telah dijalankan.

“Banyak perubahan ketentuan terkait ketenagakerjaan seperti penghapusan Upah Minimal Kabupaten (UMK), penghilangan upah lembur di sektor tertentu dan penghilangan pembayaran upah saat cuti bagi pegawai wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan beribadah,” tuturnya.

Omnibus Law bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak terkecuali, sektor pendidikan juga diberi kesempatan untuk menjadi kegiatan komersil sesuai pasal 53 Omnibus Law, mengubah semangat pendidikan yang sebelumnya adalah nirlaba menjadi terbuka untuk dikelola secara komersil.

“Kalau sektor pendidikan akan menghilangkan kewajiban prinsip nirlaba bagi penyelenggara pendidikan, artinya kedepan semangat liberalisasi pendidikan ini akan semakin masif dan berujung pada sulitnya akses terhadap pendidikan,” terang Anwar.

Senada dengan Anwar, Sam selaku massa aksi juga mengungkapkan soal dampak buruk Omnibus Law. Ia berpendapat, Omnibus Law akan menyulitkan lulusan sekolah maupun kuliah untuk mendapatkan upah yang layak. RUU Omnibus Law ini juga akan memeras para lulusan pendidikan untuk kepentingan industri dengan kedok magang.

“RUU Cipta Kerja ini khususnya di bidang pendidikan, nah di bidang pendidikan ini jika nantinya RUU ini disahkan, banyak sekali pekerja murah bahkan bisa dikatakan pekerja gratis yang di kirim dari kampus-kampus dan sekolah tinggi untuk ke perusahaan-perusahaan dengan dalih magang,” ungkapnya.

*Reporter: Kru-M35