Diskusi Publik Koalisi Jurnalis Makassar: Bagaimana Jurnalis Dibelenggu KUHP

oleh -
Diskusi Publik Koalisi Jurnalis Makassar

MAKASSAR, INTELLIGENT – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Desember 2022 lalu. Merespon pengesahan tersebut, Koalisi Jurnalis Makassar melaksanakan diskusi publik bertema “Jurnalis Dalam Belenggu KUHP” di Rumah Independen, Selasa, (13/12/2022).

RKUHP telah menjadi polemik selama kurang lebih empat tahun terakhir. Pada 2019, masyarakat sipil menggelar demo besar-besaran agar RKUHP tersebut tidak disahkan. Sampai saat ini, penolakan tersebut masih digaungkan. KUHP dinilai masih memuat pasal- pasal bermasalah yang rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi mengatakan, Undang-Undang (UU) memang harus diubah sesuai dengan kebutuhan. Namun, KUHP yang direvisi dengan alasan dekolonialisasi kurang aspiratif.

“Legislatif dan eksekutif tidak mendengarkan suara-suara dari teman-teman. Meskipun di negara demokrasi, dengan adanya UU ini kita berada di situasi kegelapan,” katanya.

Ia menilai, wartawan saat ini sangat rentan dikriminalisasi. “Misalnya soal pasal 263 ayat 1 tentang menyebarkan berita bohong. Itu tanpa disengaja kita bisa kena 6 tahun,” lanjut Didit.

Frasa berita bohong masih menjadi perdebatan. Perwakilan LBH Pers, Firmansyah mengatakan, potensi untuk melakukan liputan investigasi kemungkinan terhenti.

“Misal dugaan korupsi yang belum bisa dibuktikan. Meskipun frasa ‘bohong’ ini bersyarat ketika menimbulkan kerusuhan, berita terkait dugaan bisa saja dianggap berlebihan,” ujarnya.

Kasus kriminalisasi bagi Pers Mahasiswa (Persma) yang belum memiliki status hukum (legal standing) juga tidak sedikit. Badan Pekerja Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional, Naufal Fajrin, membeberkan data kriminalisasi persma yang dihimpun Litbang PPMI.

“Data kekerasan yang dialami persma itu fluktuatif. Tahun ini (2022), lebih dari seratus kasus represi. Mulai dari intimidasi, intervensi, bahkan sampai pada sentuhan fisik. Sejauh ini, represi yang paling banyak dialami oleh persma itu bersumber dari birokrasi kampus.”

Di akhir diskusi, Firmansyah menilai, ancaman KUHP bukan hanya soal jurnalis. Tetapi, dapat menyentuh lapisan masyarakat yang lain.