Aksi Kampanye Kecam Perampasan Lahan PTPN XIV

oleh -
Massa Aksi Kampanye Kecam Perampasan Lahan PTPN XIV

MAKASSAR, INTELLIGENT— Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS) mengecam PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV dalam aksi kampanye di depan Kantor PTPN XIV, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (02/02).

Aksi yang dilakukan mengecam tindakan pengerusakan lahan milik petani di Dusun Bonto Dengeng, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Proses perluasan lahan ini melahap lahan kebun milik 42 kepala keluarga di Dusun Botto Dengeng yang telah menempati dan menggarap lahan-lahan pertanian mereka sejak tahun 1999.

Bundu selaku Humas Aksi menuturkan bahwa upaya perampasan lahan yang dilakukan PTPN XIV kerap kali menggunakan cara-cara represif dan praktik intimidasi dalam aktivitas ekspansinya.

“PTPN XIV mulai menghancurkan lahan-lahan garapan di Maiwa dan Cendana pada tanggal 20 Desember 2021, setidaknya 42 Ha lahan milik petani dirusak, tanaman milik petani, seperti Jagung, Cengkeh, Merica dan Buah-buahan lainnya ditebang secara paksa hingga disingkirkan dan diratakan menggunakan eskavator yang dalam prosesnya melibatkan aparat Kepolisian dan TNI,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bundu mengungkapkan bahwa perluasan lahan yang dilakukan oleh PTPN XIV adalah perbuatan ilegal dan melawan hukum.

“Penghancuran lahan-lahan garapan untuk pembukaan penanaman sawit saat ini adalah tindakan yang ilegal sebab Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN IV telah habis sejak tahun 2003,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan. Permentan ini sejalan dengan Putusan MK 138/2015 mengenai Pengujian UU Perkebunan No. 39/2014 dimana dalam pasal 42 disebutkan “Pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)”.

“Jika merujuk pada UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014, ini berarti pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP. Sementara PTPN XIV tidak lagi memiliki HGU sejak berakhir tahun 2003 atau 19 belas tahun yang lalu,” tambahnya.

Secara nasional sepanjang tahun 2021, Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 4 posisi terbanyak letusan konflik yaitu 12 kasus dimana 65% pelakunya adalah PTPN XIV.

Massa aksi menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo melindungi hak-hak petani dan menjalankan reforma agraria sejati yang menjadi mandat konstitusi serta menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural yang disebabkan oleh PTPN XIV.

*Reporter: Kru 02