Aksi Kamisan Makassar Tegas Menolak Sidang Pelanggaran HAM Paniai Digelar Di Makassar

oleh -
Aksi Kamisan Makassar menggelar aksi penolakan didepan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Kamis (21/07)

MAKASSAR, INTELLIGENT- Tanggapi rencana digelarnya proses sidang kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Paniai berdarah di Makassar, Aksi Kamisan Makassar menggelar aksi penolakan didepan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Kamis (21/07).

Setelah 7 tahun sejak dimulainya penyelidikan yang menghasilkan satu tersangka. Kasus pelanggaran HAM Paniai berdarah kini memasuki babak baru. Pada tanggal 9 Juni 2022 berkas perkara telah dilimpahkan sehingga proses sidang dengan mekanisme Pengadilan HAM akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Jadwal persidangan kini hanya menunggu hasil seleksi Hakim Ad Hoc yang dilaksanakan Mahkamah Agung.

Kasus Paniai Berdarah 2014 bermula dari adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT kepada 11 orang anak yang sedang berada di Pondok Natal yang didirikan di jalan KM 4 Poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Paniai pada 7 Desember 2014. Mereka dipukul menggunakan popor senjata, laras panjang, dan tendangan dengan sepatu laras hingga menyebabkan luka luka.

Merespon tindakan penganiayaan tersebut, pada 8 Desember 2014, masyarakat sekitar melakukan aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pelaku. Demonstrasi damai dengan memblokir jalan dan mendatangi Koramil Enarotali direspon dengan tindakan represif oleh TNI. Dari dalam kantor Koramil, anggota TNI melakukan penembakan dengan senjata laras panjang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang (3 anak dan 1 orang dewasa) meninggal dan 10 orang lainnya (3 anak dan 7 orang dewasa) luka-luka.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang massa aksi, Hendrik bahwa ia merasa kecewa kepada pemerintah yang dianggapnya gagal dalam menangani impunitas atas pelanggan HAM yang berat oleh pasukan keamanan di Papua.

“Pemerintah telah gagal dalam menangani kasus ini, dimana 6 tahun kemudian baru ditindaklanjuti padahal sebelumnya di April 2015 pihak Komisi Nasional (Komnas) HAM sendiri telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia,” pungkasnya pada Kru Intelligent.

Ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggan HAM di Papua ini.

“Komitmen serius pemerintah masih dipertanyakan, buktinya hingga saat ini pun pengadilan HAM belum dibentuk di Papua,” ujarnya.

Sementara Undang-undang No. 2 Tahun 2021 pasal 45 ayat 2 telah mengatur kewajiban Pemerintah menyangkut penegakan HAM di Papua dengan membentuk pengadilan HAM. Hal ini yang menjadi penyebab sidang harus digelar di Makassar.

Salah seorang massa aksi, Lince mengungkapkan penolakan terhadap penetapan satu orang tersangka oleh Kejaksaan serta menolak digelarnya sidang peradilan HAM di Makassar yang seharusnya diselenggarakan di Papua tempat terjadinya kasus.

“Kami menolak Sidang Peradilan HAM yang akan dilaksanakan di Makassar beberapa waktu ke depan, selain itu kami menolak penetapan 1 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan, dan meminta agar kasus pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014 harus diselenggarakan di Papua yang menjadi tempat terjadinya Kasus tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan agar akan terus memperjuangkan hak agar kasus ini dapat terselesaikan dengan seadil-adilnya sehingga pelaku juga orang yang berpikir akan melakukan tindakan tersebut menerima konsekuensi dan menjadi efek jera.

“Walaupun keluarga korban dan kami skeptis terhadap itu, namun kami tetap akan memperjuangkan hak kami untuk melihat para pelaku menerima konsekuensi yang sepadan dan itu menjadi efek jera bagi orang yang mungkin melakukan pelanggaran ini kedepan,” tuturnya.

Aksi Kamisan Makassar pun menyatakan sikapnya; Menolak Sidang Pelanggaran HAM Paniai Berdarah Digelar di Makassar, Segera Bentuk Pengadilan HAM di Papua! dan menuntut:

1. Realisasi janji Jokowi dalam penuntasam Pelanggaran HAM Berat Paniai dan penuntasan Kasus Pelanggaran HAM lainnya di Papua, dengan segera membentuk Pengadilan HAM di Papua;

2. Kejaksaan Agung membuka Penyidikan baru, untuk menemukan tersangka lain dalam Kasus Paniai 2014;

3. Mahkamah Agung agar tidak meloloskan Calon Hakim Ad Hoc dari unsur Purnawirawan TNI, demi menghindari konflik kepentingan;

4. Presiden agar memerintahkan Panglima TNI untuk menarik pasukan Militer Organik dan Non Organik dari Tanah Papua.

*Reporter: Kru 02