Turun Kejalan, Aliansi Mahasiswa Makassar : Selamatkan KPK dan Cabut Omnibus Law

oleh -
Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Makassar pada Kamis (30/09) Sumber : Instagram @aliansimahasiswa.makassar

MAKASSAR, INTELLIGENT – Menuju satu tahun Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Makassar melakukan aksi demonstrasi merespon dipecatnya 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (30/09).

Tuntutan yang dilayangkan Aliansi Mahasiswa Makassar ialah menuntut Presiden untuk segera membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK dan segera mengembalikan independensi KPK dengan meninjau kembali UU No. 19 Tahun 2019 juga mencabut UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Salah satu peserta aksi, Anwar mengungkapkan bahwa, pelemahan KPK yang dimulai sejak beredarnya wacana revisi UU KPK hingga disahkannya melalui parlemen tidak terlepas dari kepentingan politik ekonomi yang digagas oleh Oligarki.

“Usaha untuk mematikan penegakan hukum KPK terlihat dari 12 poin pasal Revisi UU KPK yang diantaranya adalah terkait independensi yang menyerahkan tanggung jawab tertinggi kepada dewan pengawas sampai dengan pembatasan penggeledahan, penyidikan, dan penuntutan serta penetapan status kepegawaian lembaga yang harus aparatur sipil negara (ASN),” ungkapnya.

Senada dengan Anwar, Alvin menuturkan bahwa disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah salah satu bentuk steering modal terhadap hukum yang dirancang pemerintah dan DPR demi memenuhi kerakusan pihak oligarki.

“Operasi KPK bersihkan sektor tambang membuat DPR RI yang diisi oleh sebagian besar pengusaha tambang merasa terancam, operasi ini direspon cepat oleh DPR RI dengan mengesahkan revisi UU KPK hanya dalam 20 menit persidangan,” tuturnya.

*Reporter: Kru M-02