MAKASSAR, INTELLIGENT – Pelantikan Keluarga Mahasiswa (KEMA) Poltekkes Kemenkes Makassar (PKM) yang diharapkan terlaksana awal bulan juni tak kunjung ada kepastian.
Sampai saat ini perencanaan pelantikan masih dalam tahap pengajuan administrasi dan sedang menunggu persetujuan dari pihak birokrasi.
Wakil Direktur III, Dr. Rudy Hartono, SKM., M.Kes. mengungkapkan bahwa persiapan pelantikan itu butuh proses salah satunya adalah administrasi.
“Kalau kita ada pelantikan butuh proses tidak satu kali, seperti yang saya bilang kemarin ternyata ada administrasinya dan prosesnya perlu waktu tidak satu hari,” ungkapnya
Ia juga menambahkan akan membuat komitmen dengan anggota KEMA bahwa kepengurusan saat ini harus selesai di akhir tahun agar kepengurusan baru bisa dilantik awal tahun.
“Saya harus buat komitmen sebelum saya lantik bahwa kepengurusan saat ini harus selesai diakhir tahun dan sudah punya kepengurusan baru supaya bisa dilantik di awal tahun sesuai dengan tahun anggaran,” tambahnya.
Disisi lain, salah satu mahasiswa ormawa, Adit (bukan nama sebenarnya) menyampaikan pandangannya mengenai sistem yang kacau dan perlunya ada perombakan dari birokrasi.
“Pandangan saya mengenai sistem yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar itu sudah sangat rancu jadi perlunya perombakan baru dari pihak birokrasi itu sendiri,” ucapnya.
Ia juga menambahkan perombakan sistem yang dimaksud adalah pelantikan bisa dilakukan oleh pembina itu sendiri bagi UKM yang sudah menyelesaikan musyawarah besarnya.
“Entah itu prombakannya dilantik oleh pembina kita sendiri atau pelantikan yang tidak secara menyeluruh untuk UKM yang sudah musyawarah besar bisa dilantik terlebih dahulu karena banyak beberapa UKM yang terdampak dari sistem yang ada yang ada sekarang ini” tambahnya.
Ia pun berharap pihak birokrasi bisa memperbaiki sistem yang ada serta BPM lebih tegas kepada UKM dan himpunan mengenai waktu pelaksanaan mubes.
“Harapan saya buat petinggi-petinggi terusnya di tingkat birokrasi itu sendiri tolong untuk dibenahi sistem yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar itu dan harapan saya kepada BPM selaku badan pengawas bisa lebih tegas ke himpunan dan UKM terkait waktu mubesnya,” tutupnya.
Reporter : Kru 06
