KEMA-PKM Tuntut Pemotongan UKT, Direktur Polkesmas: Negara Tidak Makmur

oleh -
Direktur Polkesmas dalam audiensi bersama KEMA-PKM secara daring, Selasa (28/07)

MAKASSAR, INTELLIGENT – Keluarga Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar (KEMA-PKM) melayangkan tuntutan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam audiensi yang diadakan bersama Direktorat Poltekkes Kemenkes Makassar (Polkesmas), Selasa (28/07).

Audiensi KEMA-PKM yang digelar secara daring bersama Direktorat Polkesmas dihadiri oleh Direktur Polkesmas, Wadir I, Wadir II, dan Wadir III. Dalam audiensi tersebut, tuntutan mahasiswa tentang pemotongan UKT dijawab langsung oleh Direktur Polkesmas.

Direktur Polkesmas, Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes mengatakan bahwa pemberian keringanan berupa pemotongan biaya kuliah tidak dapat diberikan secara merata kepada seluruh mahasiswa akibat kondisi negara yang tidak makmur.

“Kalau negara kita negara makmur itu tidak masalah, semua diberikan, nyatanya kan tidak. Diperlukan kebesaran hati untuk memberi yang lebih berhak (terdampak Covid-19). Percayalah bahwa kami menganggap kalian sebagai anak-anak kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pemotongan UKT bagi mahasiswa Polkesmas tidak akan diberikan tanpa adanya aturan yang dikeluarkan dari pihak pusat sebab pemberian kewenangan bagi kampus juga tak terlepas dari persyaratan yang berlaku.

“Kita tetap mengacu pusat, meskipun ada sedikit kewenangan, tapi kewenangan itu ada syaratnya digunakan. Posisi Polkesmas dengan tarif (lebih murah dibandingkan Poltekkes lain) dan pemberian kuota, beasiswa juga sudah, silahkan anda nilai sendiri,” jelas Agustian Ipa.

Selain pemotongan biaya kuliah, tuntutan lain yang dilayangkan KEMA-PKM, yaitu perpanjangan tenggat pembayaran UKT, distribusi kuota internet, dan pengadaan transparansi dana selama masa pandemi.

Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Polkesmas (BPM PKM), Yayat Sudrajat mengungkapkan bahwa sejumlah tuntutan yang dibahas dalam audiensi bersama Direktorat Polkesmas tersebut belum menemui titik temu dan akan terus ditindaklanjuti perkembangannya.

“Pastinya belum (pemenuhan tuntutan KEMA-PKM oleh pihak kampus). Tadi kajian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sudah diberikan ke birokrasi, jadi menunggu follow up dan tanggapan birokrasi mengenai hasil itu. Baru kita lagi pikirkan yang terbaik juga untuk kita kedepan,” ungkapnya.

*Reporter: Kru-03