Forum Mahasiswa Fisioterapi Indonesia Turun Aksi Di Kantor BPJS

oleh
Aksi damai Mahasiswa Fisioterapi Di halaman Kantor BPJS, Selasa (31/07). (Foto : Ftr)

MAKASSAR, INTELLIGENT – Sejumlah Mahasiswa Jurusan Fisioterapi dari beberapa Kampus yang tergabung dalam Forum Mahasiswa FIsioterapi Indonesia turun Aksi Damai mempersoalkan  terbitnya Peraturan Presiden Direktur Badan Pennyelenggara Jaminan  Sosial (BPJS) no 5 Tahun 2018, Di Halaman Kantor BPJS, Pettarani,Makassar.

Ada 3 Peraturan yang terbit salah satunya yang digugat Mahasiswa Fisioterapi ialah aturan Dirjen  Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
, terbitnya peraturan ini karena Pihak BPJS mengalami defisit anggaran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menjelaskan bahwa ketiga pelayanan kesehatan itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. “Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan,” kata Nopi, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Sulistianingrum, Salah satu peserta Aksi, mengatakan hal ini merugikan masyarakat atau Pasien dalam pembatasan pelayanan terapi.

“Karna diaturannya itu, Fisioterapi dibatasi hanya 2x seminggu maximal 8x sebulan dan itu tidak cukup,
malahan pasien tidak akan sembuh dan sakitnya berkepanjangan padahal masyarakat membayar angsuran
kepada Pihak BPJS, ” Tegasnya saat ditemui INTELLIGENT pasca Aksi, Selasa, (31/07)

Lebih lanjut  berharap adanya pengoptimalan BPJS serta aturan tersebut dihapus karna merugikan masyarakat.

“Harapannya kami, peraturan BPJS no. 5 Tahun 2018 dihapus, karna masyarakat membayar dan masyarakat butuh jaminan, ” Harapnya.

Hingga saat ini peserta aksi telah bertemu dan membicarakannya kepada pihak BPJS, dan berencana akan
membawa massa lebih banyak jika tuntutannya tidak ditindak lanjuti.

Reporter : Kru- Ism,Ngs,Ftr.