Bukan Mendikbud, Polkesmas Tunggu Putusan Kemenkes soal Keringanan UKT

oleh -
Sejumlah uang (Foto: Canva)

MAKASSAR, INTELLIGENT – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah menerbitkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19.

Aturan yang dikeluarkan pada 19 Juni 2020 tersebut hanya berlaku bagi PTN/PTS di Indonesia. Sementara itu, Poltekkes Kemenkes Makassar (Polkesmas) yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), harus menunggu keputusan resmi dari pihak Kemenkes.

Seperti yang diungkapkan Wakil Direktur (Wadir) II, Anshar, S. Pd., S. Ft. Physio., M. Kes. Ia menyampaikan bahwa belum ada informasi terkait kebijakan untuk meringankan pembayaran UKT di wilayah Polkesmas.

“Perguruan tinggi di Indonesia di bawah Kemendikbud, misalnya PTN/PTS, di bawah Kementerian Kesehatan, misalnya Poltekkes. Saya belum dapat info, nak, karena tugas saya menjalankan apa yang diperintahkan secara tertulis,” terangnya, Rabu (24/06).

Disisi lain, tak sedikit mahasiswa Polkesmas yang berharap mendapatkan keringanan UKT di tengah pandemi,meskipun Polkesmas tidak berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu mahasiswa Jurusan Keperawatan, Widya Ade Iriani mengatakan, kebijakan keringanan UKT di Polkesmas perlu diadakan, sebab kondisi perekonomian mahasiswa Polkesmas tidaklah sama.

“Karena kan sasaran dari pengurangan UKT ini ialah mahasiswa yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, tentu diketahui kalau ekonomi kita sebagai mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi, sebaiknya tetap diadakan pengurangan UKT di lingkup Polkesmas,” ujarnya.

*Reporter: Kru-M23